BANDUNG, KAMIS - Program studi pembangunan memiliki identitas sebagai ilmu yang multi dan interdisiplin. Untuk itu, diusulkan agar ilmu khas ini menjadi cabang tersendiri di dalam pohon ilmu di Badan Akreditasi Nasional. Hal inilah yang tengah diperjuangkan Konsorsium Studi Pembangunan Indonesia.

Konsorsium Studi Pembangunan Indonesia ini telah diluncurkan, Kamis (12/2) di Gedung Arsitektur Kampus Institut Teknologi Bandung. Hadir di dalam kesempatan ini ketua-ketua prodi Studi Pembangunan (SP) dari berbagai perguruan tinggi se-Indonesia, yaitu Institut Teknologi Bandung, Universitas Kristen Satya Wacana, Institut Teknologi Sepuluh Nopeber, Universitas Sumatera Utara, Universitas Katolik Sanata Dharma, dan Universitas Pattimura.

Ketua Prodi SP ITB Muhammad Tasrif mengungkapkan, selama ini belum ada keseragaman tentang espitemologi SP di Indonesia. Ada perguruan tinggi yang masih menaruh Studi Pembangunan di bawah payung bercorak monodisiplin misalnya Fakultas Ekonomi. Perbedaan mazhab ini dikhawatirkan dapat berimplikasi negatif dalam pengembangan studi ini ke depannya.

Menurut Subhilhar, Ketua Prodi Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara, idealnya lulusan program SP itu memiliki pemahaman yang komprehensif dan integratif baik di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan sejarah.

"Apa pun latar belakangnya, ia harus paham ini. Pemahaman ini akan membantunya dalam menganalisis berbagai persoalan pembangunan yang kompleks," tuturnya.

Untuk itu, ia berpendapat perlunya sebuah standardisasi keilmuan dasar di dalam SP. Adapun standardisasi itu mencakup teori pembangunan, etika, antropologi/sosiologi dan politik atau kebijakan pembangunan. Sehingga, ini bisa mencetak alumni lulusan SP yang lebih berkualitas ke depannya.

Soegeng Hardiyanto dari Prodi SP Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, menekankan pentingnya faktor etika dalam pembangunan. Dalam sejarah umat manusia, pembangunan biasanya justru kerap mengundang masalah . Terutama, terkait munculnya paham liberalisme, kapitalisme, dan industrialisasi.

"Apa betul, hasil pembangunan dari arsitek misalnya, bisa menimbulkan kesejehteraan banyak pihak," gugatnya. Namun, acap kali teori etika pembangunan justru pada praktiknya tidak pernah memecahkan masalah. Justru, sebaliknya menimbulkannya. Ini adalah suatu paradoks pembangunan.

Ketua Konsorsium Studi Pembangunan Indonesia Kutut Suwondo mengatakan, standardisasi dalam SP sangat diperlukan. Namun, tanpa mengabaikan faktor etik. Hal ini tetap perlu dikedepankan bersama-sama.

Antisipatif

Adanya standardisasi, menurut Tony D. Pariela, Ketua SP Universitas Pattimura, Maluku, diharapkan tidak menghilangkan karakteristik khas lokal. SP hendaknya dapat lebih sigap, antisipatif, dan fleksibel dalam perkembangannya.

"Di tempat kami, adopsi dari pendekatan SP yang kontinental tidak bisa diterapkan. Makanya, basis pendekatan kepulauan lebih ditekankan," ujarnya. Jadi, akan selalu ada perkembangan baru di dalam sebuah masyarakat yang dinamis.

Dalam kesempatan ini, diluncurkan pula lembaga bernama Development Studies Foundation (DSF). Lembaga ini, menurut Ketua DSF Ahmad Taufik, bertujuan mengembangkan pengetahuan yang berkaitan dengan pembangunan dan mempengaruhi agen-agen pembangunan serta membentuk komunitas cendekiawan yang berkarakter ke depannya.

Yulvianus Harjono